Wartaindo. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi pariwisata. Keberagaman budaya, keindahan alam, dan kekayaan sejarahnya menjadikan daerah ini sebagai magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, di balik potensi yang besar, terdapat ancaman serius dari praktik pencurian persona dalam pengelolaan pariwisata yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Artikel ini membahas tentang potensi pariwisata yang tersembunyi di Jawa Timur, risiko pencurian persona, dan tantangan korupsi yang mengancam sektor ini. Apakah ini akan terjadi!!! ...

Dimana penggiat kelestarian Seni dan Budaya berperan serta bersama masyarakat sekitar dalam menjadi dan melestarikannya? Mari Kita Kaji Informasi nya.... 

Potensi Pariwisata Tersembunyi di Jawa Timur

Jawa Timur memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik, mulai dari pantai, gunung, hingga situs budaya. Destinasi seperti Bromo, Malang, dan Banyuwangi telah dikenal luas, namun terdapat banyak lokasi lain yang memiliki potensi serupa namun belum dikelola dengan baik. Contohnya, kawasan wisata di sekitar Situbondo yang memiliki pantai yang indah dan budaya lokal yang kaya. Selain itu, ada juga objek wisata alam di Kabupaten Bondowoso yang menawarkan panorama pegunungan dan air terjun yang menakjubkan.

Ada pula Tangan-tangan nakal yang malah merusaknya, seperti yang disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membesuk tersangka perusakan pagar batu-batu Kenjeran hari Jumat 2 Januari 2024. Dua tersangka yang dibesuk adalah H (36) dan M (48) yang ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Eri Cahyadi juga meminta Kepala Satpol PP Surabaya M Fikser untuk melibatkan kedua tersangka untuk menjaga keamanan wilayah Pantai Kenjeran. Tujuannya agar SIB ramai dan bisa menyenangkan warga sekitar. "Kalau di sini (batu-batu) ada yang jualan, kemudian di SIB sepi gimana? Gimana pun panjenengan tetap saudara saya, saya juga minta maaf," ujarnya.

"Nanti, nggak usah jualan sampai di luar-luar, biar nanti yang di dalam (SIB) ramai semua. Nah, nanti yang jaga panjenengan," ujarnya. Usai mengunjungi dan memaafkan, Eri meminta Kapolres Tanjung Perak untuk menangguhkan hukumannya. Hukuman ini cukup memberikan efek jera bagi tersangka.

"Ya wis, saya nanti nyuwun tolong ke Pak Kapolres, nanti insyaallah sama Pak Kasat ditangguhkan (hukumannya), kita selesaikan. Panjenengan nanti kembali ke keluarga, setelah itu aku titip, menjaga wilayah ini," harapnya. 

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan perlu dilakukan agar potensi-potensi ini dapat terangkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Sayangnya, kurangnya perhatian dari pemerintah dan investor dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mengembangkan destinasi tersebut secara optimal.

Pencurian Persona dalam Pariwisata

Pencurian persona dalam konteks pariwisata merujuk pada praktik di mana individu atau kelompok yang tidak berwenang mengklaim hak atas potensi pariwisata yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat lokal. Praktik ini sering kali melibatkan penguasaan atas sumber daya alam atau budaya yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, pencurian persona ini terjadi melalui kerja sama yang tidak transparan antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, seperti perusahaan swasta atau investor.

Contohnya, dalam pengembangan sebuah resort di daerah wisata, sering kali tanah yang digunakan diambil dari masyarakat tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini mereka kelola dan manfaatkan. Pencurian persona tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan lingkungan.

Korupsi dalam Pengelolaan Pariwisata

Korupsi merupakan masalah serius yang membayangi sektor pariwisata di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Praktik korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, penggelapan dana, hingga penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pariwisata, korupsi sering kali terjadi dalam proses perizinan, pengalokasian dana, dan proyek pengembangan infrastruktur. 

Misalnya indikasi korupsi-korupsi yang bisa pejabat lakukan, ada kasus di mana pejabat daerah memberikan izin kepada investor untuk mengembangkan objek wisata dengan imbalan sejumlah uang. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal sering tidak dilibatkan, dan sering kali diabaikan demi keuntungan pribadi. Korupsi semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak citra pariwisata di daerah tersebut. Ketika wisatawan mengetahui adanya praktik korupsi, mereka cenderung menghindari daerah tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan daerah. Apakah akan terjadi di Jawa Timur?????

Dampak Pencurian Persona dan Korupsi terhadap Masyarakat

Dampak dari pencurian persona dan korupsi sangat luas dan beragam. Pertama, masyarakat lokal sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketika tanah dan sumber daya alam diambil alih oleh pihak yang tidak berwenang, masyarakat tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga identitas budaya mereka.

Kedua, korupsi dalam pengelolaan pariwisata dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, pelabuhan, dan tempat ibadah sering kali disalahgunakan. Akibatnya, infrastruktur yang buruk dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dan mengganggu kelancaran arus kunjungan ke daerah tersebut.

Ketiga, dampak lingkungan juga menjadi perhatian. Pembangunan yang tidak berkelanjutan sering kali merusak ekosistem lokal. Penebangan hutan untuk membangun resort atau tempat wisata dapat mengakibatkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang ada, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir.

Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi masalah pencurian persona dan korupsi dalam pengelolaan pariwisata. Provinsi Jawa Timur, diperlukan upaya yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan pengalokasian dana. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam hal ini, dengan membuka akses informasi kepada publik mengenai proyek-proyek pariwisata yang sedang berlangsung.

Kedua, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat tidak hanya dapat membantu dalam mendeteksi praktik pencurian persona, tetapi juga dapat memastikan bahwa manfaat dari pengembangan pariwisata dirasakan oleh masyarakat setempat.

Ketiga, pelatihan dan edukasi mengenai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan perlu diberikan kepada masyarakat dan pelaku industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan budaya lokal serta memanfaatkan sumber daya secara bijak.

Kesimpulan

Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, namun tantangan pencurian persona dan korupsi menjadi penghalang dalam pengembangannya. Untuk memastikan bahwa potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak serta penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pariwisata di Jawa Timur tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. #Kameru