Pengamat Kebijakan Publik, Ir. Nadiyanto., MMfg "Menjelang Pesta Demokrasi Pilkada 2024 Tanpa Korupsi"

WartaIndo.com. Pesta demokrasi merupakan momen penting bagi sebuah negara, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tidak terkecuali. Dalam konteks ini, harapan masyarakat untuk menyaksikan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi sangatlah besar. Korupsi, yang kerap kali mencoreng wajah demokrasi, dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan para pemimpin yang terpilih. Maka dari itu, upaya untuk mendukung Pilkada 2024 tanpa korupsi harus menjadi fokus utama bagi semua pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat itu sendiri.

Seperti yang di sampaikan pengamat kebijakan publik Ir. Nadiyanto MMfg, saat menanggapi perkembangan Pilkada 2024 di kediamannya di Cirebon, beliau menyampaikan bahwa "Ketidak jujuran Salah satu langkah awal yang dapat diambil untuk menciptakan Pilkada yang bersih adalah dengan meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan. Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, perlu memberikan akses informasi yang lebih luas kepada publik tentang tahapan-tahapan Pilkada. Informasi yang jelas dan terbuka mengenai anggaran, proses pemilihan, serta pengawasan akan memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan melaporkan jika ada indikasi kecurangan atau penyimpangan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung proses demokrasi yang bersih. Kesadaran akan pentingnya hak suara dan dampaknya terhadap masa depan daerah menjadi kunci. Pendidikan politik harus diperkuat, agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam memilih pemimpin. Dengan meningkatnya pengetahuan, diharapkan masyarakat dapat menilai calon pemimpin secara objektif, dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau janji-janji manis yang kosong.

Selain itu, netralitas aparat keamanan dan institusi lainnya juga sangat penting dalam menjaga kelancaran Pilkada. Aparat tidak boleh berpihak pada salah satu calon atau melakukan intimidasi terhadap pemilih. Mereka harus berfungsi sebagai pengaman dan penjamin keteraturan, agar setiap suara dapat dihitung dengan jujur dan adil. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Setiap tindakan kecurangan harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang jelas, sehingga memberi efek jera bagi calon yang berniat melakukan korupsi.

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Pilkada tanpa korupsi. Platform digital dapat digunakan untuk mempermudah akses informasi dan pelaporan dugaan kecurangan. Misalnya, aplikasi pelaporan online dapat diciptakan, sehingga masyarakat bisa melaporkan praktik korupsi atau pelanggaran pemilu secara langsung kepada pihak berwenang. Selain itu, penggunaan sistem e-voting yang aman dan terpercaya juga dapat mengurangi potensi kecurangan dalam penghitungan suara.

Pengawasan independen juga menjadi elemen penting dalam mendukung Pilkada yang bersih. Lembaga-lembaga masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah bisa berperan sebagai watchdog yang memantau setiap tahapan pemilu. Mereka dapat melakukan observasi dan pelaporan terkait pelaksanaan Pilkada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.

Selain itu, gerakan anti-korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dapat menjadi pendorong untuk menciptakan iklim yang tidak toleran terhadap korupsi. Kampanye kesadaran tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah harus terus digalakkan. Dengan adanya kesadaran kolektif, masyarakat dapat bersatu menolak korupsi dan memilih pemimpin yang memiliki integritas serta visi yang jelas untuk daerah mereka.

Penting juga untuk menyoroti peran partai politik dalam Pilkada 2024. Partai politik harus bertanggung jawab dalam menyeleksi calon yang diusung. Calon pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi perlu didorong untuk maju. Jika partai politik mengedepankan integritas dalam penentuan calon, maka masyarakat pun akan lebih percaya untuk memberikan suaranya.

Dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh semua pihak, harapan untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 yang bersih dan bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, mari kita jaga dan dukung pesta demokrasi ini dengan semangat antikorupsi. Setiap suara yang diberikan adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan Pilkada 2024 yang demokratis, transparan, dan bebas dari korupsi. #kameru