Fakta dan Dilema: Bak Buah Simalakama soal Impor Susu

Industri susu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu isu yang paling mengemuka adalah ketergantungan terhadap produk susu impor. Situasi ini menimbulkan dilema pada peternak lokal, tetapi juga pada konsumen dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta yang melatarbelakangi fenomena ini serta dilema yang dihadapi oleh berbagai daerah Peternak sapi perah penghasil susu.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara pengimpor susu terbesar di Asia Tenggara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022-2023 Indonesia mengimpor sekitar 1,8 juta ton susu bubuk dan hampir 600 ribu ton susu cair. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi susu domestik, realitasnya justru menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada produk luar negeri. Salah satu penyebab utama dari ketergantungan ini adalah keterbatasan kapasitas produksi susu segar dari peternakan lokal yang masih jauh dari angka ideal.

<iframe title="YouTube video player" src="//www.youtube.com/embed/wgqNMV3BXV4?si=Oi1Ybty4EQ-fmV5a&autoplay=1&mute=1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan oleh peternak lokal juga menjadi perdebatan!!? Banyak peternak kecil di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengelola usaha mereka, baik dari segi modal, teknologi, maupun akses pasar. Hal ini menyebabkan produksi susu segar dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa konsumsi susu per kapita di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, meskipun ada upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi susu dalam pola makan sehat.

Dari sisi konsumen, keberadaan susu impor menyediakan alternatif dengan harga yang lebih bersaing dan kualitas yang terkadang lebih baik. Hal ini menguntungkan bagi konsumen yang mencari produk susu berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, di balik keuntungan tersebut, terdapat dampak negatif bagi peternak lokal yang berjuang untuk menjual produk mereka. Ketika susu impor masuk dengan harga yang lebih murah, hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan usaha peternak lokal yang tidak dapat bersaing. Seperti yang di sampaikan dalam status Sosmed Widi Astuti, Miris tak tertahan nasib peternak sapi di negri ini, ujarnya... !!!!!!

Bisa bayangin gak gimana gempornya kalau kudu nyedekahin semua? Butuh berapa tanki? Butuh berapa alat transportasi? Berapa besar biayanya? Duitnya darrriiiii mannnaaaaaa???? Asli eneg banget dengan komen asal njeplak yg nyuruh nyedekahin susu. Tanpa disuruh pun kami sudah gerak nyedekahin susu semampu kami. Tak hanya untuk Ponpes umat Islam. Tapi juga mengantarkan sedekah susu tersebut ke Panti Wredha Salib Putih.

Capek? Iya pastilah mereka capek lahir batin....nangis darah....serasa dikhianati oleh bangsa sendiri....

 

Berbeda yang di alami salah satu peternak Sapi Perah, dengan yang di alami Pramono, pemilik UD Pramono di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali Jawa Tengah.

Pramono mengaku terkait perlakuan Dinas Pajak terhadap UD Pramono yang dia kelola selama ini bersama peternak sapi, dan sudah berusaha taat membayar pajak sampai akhirnya merasa Lelah untuk soal pajak.  Meskipun UD Pramono tergolong sebagai badan usaha yang memperoleh penghargaan dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi PPh pasal 25 orang pribadi pada Agustus 2023.

 

Tapi seiring berjalannya waktu, Pramono malah terbelit besarnya nominal pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut berbuntut pada pemblokiran rekening UD Pramono oleh KPP Pratama Boyolali. Berawal pada 2020, petugas KPP Pratama Boyolali menagih pajak 2018.

Nominal pajak yang harus dibayarkan Pramono mencapai Rp 2 miliar. Pramono lalu mengajukan keberatan dan beban pajak diturunkan jadi Rp 671 juta. Nominal itu masih memberatkan, karena itu diatas omzet. Sementara Pramono juga tidak mengambil untung dari penjualan susu. Susu dari peternak dibeli Pramono sesuai harga dari IPS (Industri Pengolahan Susu). Kemudian, setelah beberapa kali nego, nilai pajak menjadi Rp 200 juta. Jika Rp 200 juta dibayar masalah pajak Pramono pada 2018 selesai semua. Setelah membayar pajak senilai Rp 200 juta, beberapa bulan kemudian, Pramono kembali ditagih membayar pajak untuk kasus yang sama pada 2021. Karena kembali ditagih padahal sudah membayarkan pajak, Pramono mengabaikannya.

 

Usahanya tetap berjalan dan Pramono tetap patuh membayar pajak tahunan ke negara. Lalu pada awal Oktober 2024, Pramono dipanggil ke KPP Pratama Boyolali Jawa Tengah untuk melunasi tanggungan pajak tersebut. Pramono diminta membayarkan pajak senilai Rp 110 juta. Hanya saja, Pramono lelah dengan masalah utang perpajakan yang tak kunjung rampung. Pramono bercerita jika hitungan pajak miliknya sebesar Rp 671 juta. Namun kemarin diminta memberikan Rp 110 juta. Seandainya Pramono membayar pajak sebesar Rp 110 juta itu selesai maka rekening UD Pramono tidak akan diblokir. Pramono juga tidak mengetahui bagaimana cara menghitung pajak usahanya, kenapa tagihan pajaknya berubah-ubah. Daripada dipusingkan masalah pajak dan hidupnya tidak tenteram, Pramono memilih menutup usaha dagangnya dan kembali bertani. Pramono sudah berpamitan dengan petani-peternak. UD Pramono tidak lagi menerima susu. Selain itu, Pramono juga sudah berpamitan dengan dua industri pengolahan susu. Kondisi tersebut membuat ribuan petani dan peternak sapi perah yang menggantungkan hidupnya di UD Pramono kebingungan menjual susu sapi.

Di sisi lain, pemerintah juga berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, untuk memastikan ketersediaan susu bagi masyarakat, pemerintah perlu mendukung impor susu. Namun, di sisi lain, hal ini juga berisiko mengorbankan keberlangsungan peternakan lokal. Kebijakan yang diambil harus mampu menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan masyarakat akan susu dan melindungi peternak lokal dari persaingan yang tidak adil. Beberapa langkah yang telah diambil pemerintah, seperti memberikan subsidi dan pelatihan bagi peternak, perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas susu lokal.

Dilema yang dihadapi dalam konteks impor susu juga berkaitan dengan isu ketahanan pangan. Ketika ketergantungan pada produk impor meningkat, negara menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan. Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana peternak lokal semakin terpinggirkan, dan ketahanan pangan susu menjadi terancam. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri sangat penting untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan.

Salah satu solusi yang dapat diupayakan adalah peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di sektor peternakan susu. Melalui inovasi teknologi dan peningkatan manajemen peternakan, diharapkan produktivitas susu dapat meningkat. Selain itu, perlu adanya program pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk susu lokal di pasar. Edukasi kepada konsumen mengenai manfaat susu lokal juga dapat membantu mendorong konsumsi produk dalam negeri.

Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, peternak, dan sektor swasta sangat penting. Melalui kolaborasi yang sinergis, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri susu lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa keberlangsungan industri susu dalam negeri tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk lebih memilih produk lokal. #wartaindo #kameru