Bagaimana jika seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Indonesia diwajibkan mengikuti Fit and Proper Test dengan standar pengujian kompetensi, integritas, kedisiplinan, profesionalitas, dan tanggung jawab publik yang sangat ketat, sebagaimana standar tata kelola dan pelayanan publik yang kerap diasosiasikan dengan Swiss?
Buah Kajian
Apakah ketokohan, popularitas, kekayaan, jaringan politik, dan kedekatan dengan kekuasaan masih cukup untuk mengantarkan seseorang menjadi wakil rakyat ketika seluruh kemampuan dan kualitas dirinya benar-benar diuji?
Bahkan, secara satir dapat dikatakan, kegagalan Bacaleg bisa mencapai angka 99 persen apabila yang diuji bukan lagi popularitas dan kekuatan politik, melainkan kapasitas intelektual, kompetensi kebijakan, integritas, pengalaman pengabdian, serta kemampuan mempertanggungjawabkan amanah publik.
Angka tersebut bukan hasil penelitian statistik, melainkan sebuah sindiran sekaligus refleksi atas pentingnya standar kualitas dalam rekrutmen politik.
Kepedulian ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan siapa pun, apalagi membatasi hak warga negara untuk berpolitik. Justru sebaliknya, ini merupakan ajakan kepada seluruh partai politik agar tidak hanya mempertimbangkan siapa yang populer dan memiliki kekuatan elektoral, tetapi juga siapa yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Bayangkan apabila seluruh Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD dari berbagai partai politik di Indonesia diwajibkan mengikuti Fit and Proper Test di Negara Swiss melalui lembaga penguji independen yang memiliki kredibilitas internasional.
Dalam skenario pengujian hipotetis ini, indeks kegagalan diproyeksikan mencapai 99%, sebagai ilustrasi satir betapa seriusnya kesenjangan yang mungkin muncul apabila ketokohan, popularitas, kekayaan, dan kekuatan jaringan politik tidak lagi menjadi pengganti kompetensi.
PERTANYAAN BESAR UNTUK PARTAI POLITIK
Apakah partai politik telah mempersiapkan kader yang benar-benar memiliki kualitas sumber daya manusia untuk menjadi wakil rakyat?
Ataukah sistem pencalonan masih memberikan ruang terlalu besar kepada popularitas, ketokohan, kekuatan finansial, dan kedekatan politik?
PESAN
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi calon yang terkenal, tetapi tidak memperoleh gambaran memadai tentang kompetensi dan integritasnya.
Sebab, menjadi wakil rakyat bukan perlombaan popularitas. Menjadi wakil rakyat adalah tanggung jawab konstitusional yang membutuhkan kapasitas, integritas, dan kualitas manusia.
WARTAINDO – LEBIH TERPERCAYA.
Menyuarakan Fakta, Mengawal Kebenaran.
Ada 0 komentar untuk artikel ini