Perkembangan KDMP harus ditempatkan dalam konteks kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Per 20 Oktober 2026, data yang diberitakan ANTARA mencatat 83.363 koperasi telah berbadan hukum, 28.662 bangunan telah rampung, dan 10.070 unit dinyatakan memenuhi persyaratan kesiapan operasional penuh. Pada saat itu, tercatat pula 2.757 koperasi telah melakukan transaksi usaha sejak 2025, dengan total 98.130 transaksi senilai sekitar Rp348,95 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa program telah bergerak dari pembentukan kelembagaan menuju aktivitas ekonomi.
Namun, angka bangunan selesai, koperasi berbadan hukum, dan transaksi perdagangan tidak boleh diperlakukan sebagai indikator yang sama.
Kesiapan fisik bukan kesiapan bisnis. Kesiapan bisnis bukan otomatis kesiapan produksi. Dan aktivitas perdagangan belum tentu menunjukkan kemandirian ekonomi.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa setiap koperasi mempunyai model usaha yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, kemampuan pengelola, potensi komoditas, serta kondisi pasar.
Karena desa pertanian tentu berbeda dengan desa perikanan, desa industri, desa wisata, dan kawasan perdagangan.
Keseragaman bangunan tidak harus berarti keseragaman model bisnis.
KDMP seharusnya dibangun berdasarkan kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar berdasarkan keseragaman fasilitas.
II. PERSOALAN RITEL: SIAPA YANG AKAN DIPERKUAT, SIAPA YANG AKAN BERSAING?
Inilah salah satu persoalan paling sensitif dalam implementasi KDMP.
Jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart telah memiliki sistem pengadaan, pergudangan, distribusi, manajemen persediaan, dan pelayanan konsumen.
Toko kelontong Madura telah membuktikan kemampuan perdagangan mandiri dengan jaringan usaha yang tumbuh di berbagai wilayah.
Warung sembako dan pedagang pasar tradisional juga telah menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pelaku usaha dan keluarganya.
Mereka mempunyai pelanggan, pemasok, modal, serta risiko usaha masing-masing.
Jika KDMP kemudian menjalankan perdagangan eceran dengan barang yang sama, melayani konsumen yang sama, dan berada di wilayah pasar yang sama, perlu ada kajian mengenai potensi tumpang tindih fungsi dan dampak terhadap usaha yang telah beroperasi.
Apalagi jika terdapat perbedaan akses pembiayaan, fasilitas, pengadaan, dan dukungan pemerintah.
Persoalannya bukan apakah koperasi boleh berdagang. Koperasi tentu dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan dan kebutuhan anggotanya.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan kehadiran koperasi tidak menciptakan persaingan yang tidak seimbang.
Pada 11 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa KDMP bukan supermarket, ritel, ataupun warung, melainkan infrastruktur pemerintah untuk mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah. KDMP juga diarahkan menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena memberikan penegasan mengenai arah fungsi KDMP.
Namun, penegasan kebijakan harus diterjemahkan menjadi petunjuk operasional yang jelas di lapangan.
Apakah seluruh gerai akan berfungsi sebagai pusat distribusi? Bagaimana batas kegiatan perdagangan ecerannya? Bagaimana hubungan dengan warung yang sudah ada? Siapa yang dapat menjadi mitra? Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan penetapan harga?
Jawaban atas pertanyaan ini harus tersedia sebelum persoalan persaingan berkembang menjadi konflik ekonomi lokal.
==== bersambung....
PUBLIKASI MEDIA
Lebih Terpercaya – Menyajikan Informasi, Menguatkan Kolaborasi, Membangun Negeri.
Ada 0 komentar untuk artikel ini