News

FIT AND PROPER TEST CALON LEGISLATIF MASIH PERLU IMPORT NASKAH

FIT AND PROPER TEST CALON LEGISLATIF MASIH PERLU IMPORT NASKAH
“KETIKA KETOKOHAN MENGALAHKAN KOMPETENSI: SIAPA YANG SESUNGGUHNYA SEDANG DIPERSIAPKAN MENJADI WAKIL RAKYAT?”

CALON WAKIL RAKYAT ANTRI UNTUK DIUJI: KUALITAS, INTEGRITAS, ATAU KAH SEKADAR MODAL POLITIK?

Kajian Jurnalistik WartaIndo

WartaIndo – Catatan Demokrasi dan Representasi Rakyat

Surakarta - Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memiliki posisi strategis sebagai pintu utama pencalonan anggota DPR dan DPRD. Melalui partai politik, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya melalui lembaga legislatif.

Namun, muncul pertanyaan mendasar yang patut menjadi perhatian publik: sejauh mana partai politik benar-benar menguji kualitas calon anggota legislatif sebelum menetapkannya sebagai wakil rakyat?

Apakah latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, pemahaman pemerintahan, kemampuan legislasi, integritas, serta rekam jejak pengabdian kepada masyarakat telah menjadi pertimbangan utama?

Ataukah popularitas, kedekatan dengan struktur partai, kemampuan finansial, dan kekuatan jaringan politik turut menjadi faktor dominan dalam proses pencalonan?

ANTARA HAK PARTAI DAN HAK PUBLIK UNTUK MENDAPATKAN WAKIL BERKUALITAS

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 241, mengatur bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART dan peraturan internal partai.

Ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab kepada partai politik untuk membangun proses rekrutmen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, masyarakat mempunyai kepentingan besar untuk mengetahui kualitas orang-orang yang akan mewakili mereka.

Sebab, menjadi anggota legislatif bukan sekadar memperoleh jabatan politik. Ada tanggung jawab konstitusional dan moral dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

PERLUKAH FIT AND PROPER TEST BAGI CALON LEGISLATIF?

Perlu diluruskan bahwa mekanisme fit and proper test bukan tahapan wajib yang secara khusus ditetapkan sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam UU Pemilu.

Seleksi internal partai dan verifikasi administratif oleh KPU merupakan dua proses yang berbeda. KPU memeriksa persyaratan pencalonan berdasarkan ketentuan peraturan pemilu, bukan menguji seluruh kemampuan substantif calon dalam menjalankan tugas sebagai legislator.

Karena itu, gagasan penguatan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon legislatif layak menjadi bahan diskusi publik.

Pengujian tersebut dapat mencakup:

  • Pemahaman Pancasila, UUD 1945, dan sistem ketatanegaraan.

  • Pengetahuan tentang fungsi dan kewenangan DPR/DPRD.

  • Kemampuan memahami kebijakan publik dan penyusunan peraturan.

  • Pemahaman pengelolaan anggaran dan keuangan negara/daerah.

  • Integritas, etika publik, dan rekam jejak sosial.

  • Komitmen terhadap aspirasi masyarakat dan keterbukaan informasi.

DEMOKRASI TIDAK BOLEH BERHENTI PADA PENCALONAN

Masyarakat tidak cukup hanya diberikan daftar nama calon dan nomor urut. Publik juga membutuhkan informasi mengenai latar belakang, pengalaman, gagasan, serta rekam jejak para kandidat.

Partai politik memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang seleksi yang dapat dipahami masyarakat. Sementara itu, calon legislatif perlu menunjukkan bahwa pencalonannya membawa kapasitas dan komitmen pelayanan publik.

Pada akhirnya, kualitas lembaga legislatif tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses rekrutmen politik yang melahirkannya. #Kameru

referensi:

WartaIndo memandang bahwa perdebatan ini bukan untuk membatasi hak partai politik dalam mengusung calon, melainkan mendorong peningkatan standar demokrasi agar kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama.

PERTANYAAN TERBUKA UNTUK PUBLIK

Jika seseorang akan dipercaya mengawasi anggaran daerah, menyusun peraturan, dan memperjuangkan kepentingan jutaan warga, mengapa proses pengujian kapasitas dan integritasnya tidak menjadi perhatian serius sejak awal pencalonan?

Sudah waktunya kualitas calon wakil rakyat menjadi pembahasan publik yang terbuka, objektif, dan terukur.

Karena kursi legislatif bukan sekadar jabatan politik. Ia adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

WARTAINDO – Lebih Terpercaya.

Admin

Admin

Administrator

Ada 0 komentar untuk artikel ini

Artikel Terkait

About Us

WartaIndo dikelola oleh PT. Proniaga Mitra Sejahtera merupakan media kolaboratif untuk memudahkan pengguna membaca, membuat, dan berbagai berita dan informasi. Warta Indo menyajikan konten berupa berita dan informasi seputar hukum, teknologi, edukasi, olahraga, hiburan, gaya hidup, wisata, kuliner, histori, trending topik, religi, seni budaya, tokoh inspiratif dan kolom opini. Selain ditulis oleh Kru redaksi, WartaIndo juga menerima tulisan dari kontributor dan pembaca.

Cart
  • Belum ada item