Khayalan kepada bentuk penyalahgunaan amanah yang sering luput dari perhatian: KORUPSI WAKTU.

“ASN SUPERHERO – KERJA NYATA, RAKYAT BAHAGIA!”

Ketika seorang pegawai pemerintah menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bersumber dari uang rakyat, tetapi sebagian besar waktu kerjanya justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau aktivitas di luar tanggung jawab kedinasan, sesungguhnya ada persoalan integritas dan pertanggungjawaban publik yang perlu dipertanyakan.

Berikut narasi vegetasi, kritis, dan menggugah kesadaran masyarakat kepada spesimen pekerja publik:

Sebuah Catatan Spesimen tentang Amanah, Integritas, dan Pengkhianatan terhadap Pelayanan Publik

Ada satu bentuk penyalahgunaan amanah yang jarang dibicarakan, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat: korupsi waktu apalagi oleh golongan aparatur pemerintah???? Boleh sambil ngreyitkan dahi kalau hal ini adalah salah

Setiap bulan, pegawai pemerintah menerima gaji dan berbagai tunjangan yang dibiayai melalui anggaran negara maupun daerah. Anggaran tersebut berasal dari sumber keuangan publik, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Namun, muncul pertanyaan yang sangat mendasar.

Jika gaji dibayarkan untuk bekerja melayani masyarakat, mengapa masih ada waktu kerja yang justru dihabiskan untuk kepentingan pribadi?

Datang ke kantor, mengisi daftar kehadiran, duduk di ruangan kerja, tetapi pikiran dan aktivitas justru sibuk dengan urusan di luar pekerjaan.

Ada yang menggunakan jam kerja untuk mengurus bisnis pribadi, bermain media sosial, berkumpul tanpa kepentingan kedinasan, melakukan aktivitas komersial, bahkan meninggalkan tanggung jawab pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara administratif mungkin terlihat hadir. Tetapi secara substansi, apakah benar-benar bekerja?

Inilah persoalan yang patut disebut sebagai korupsi waktu dalam perspektif etika dan akuntabilitas pelayanan publik.

WAKTU KERJA ADALAH AMANAH RAKYAT

Seorang pegawai pemerintah bukan sekadar seseorang yang memiliki pekerjaan tetap dan menerima gaji setiap bulan.

Ada tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Ada masyarakat yang menunggu pelayanan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada program pembangunan yang harus berjalan, dan ada anggaran yang harus menghasilkan manfaat nyata.

Ketika waktu kerja diselewengkan untuk kepentingan pribadi, yang hilang bukan sekadar menit dan jam.

Yang ikut hilang adalah kesempatan masyarakat mendapatkan pelayanan tepat waktu.

Bayangkan jika satu pegawai membuang dua jam setiap hari kerja. Jika dilakukan oleh puluhan atau ratusan pegawai, berapa banyak jam pelayanan publik yang hilang setiap bulan?

Berapa banyak dokumen yang terlambat diproses? Berapa banyak masyarakat yang harus bolak-balik? Berapa banyak pekerjaan yang tertunda hanya karena aparatur yang seharusnya melayani justru tidak menjalankan tanggung jawabnya?

Rakyat membayar bukan untuk sekadar membiayai kehadiran pegawai, tetapi untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka.

LALU, APA KONSEKUENSINYA?

Ada setidaknya lima konsekuensi yang harus menjadi perhatian.

1. Kerugian terhadap pelayanan masyarakat

Masyarakat menjadi korban dari keterlambatan, ketidakpastian, dan rendahnya kualitas pelayanan. Waktu rakyat ikut terbuang karena waktu kerja aparatur tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

2. Penurunan produktivitas dan kinerja pemerintah

Program kerja tidak mencapai target, pekerjaan menumpuk, koordinasi terganggu, dan anggaran tidak menghasilkan manfaat secara optimal.

3. Rusaknya kepercayaan publik

Ketika masyarakat melihat aparatur tidak disiplin, kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat menurun. Padahal kepercayaan publik merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Konsekuensi administratif dan kepegawaian

Bagi PNS, pelanggaran kewajiban kedinasan dapat diproses berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksinya dapat berupa teguran, pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian, sesuai jenis pelanggaran dan hasil pemeriksaan.

5. Potensi persoalan hukum yang lebih serius

Apabila penyalahgunaan waktu disertai manipulasi laporan kehadiran, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, persoalannya dapat berkembang menjadi perkara hukum tersendiri. Namun, tidak setiap pemborosan waktu kerja otomatis merupakan tindak pidana korupsi.

PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB

Apakah cukup seseorang datang ke kantor untuk dianggap telah menjalankan kewajibannya?

Apakah tanda tangan kehadiran sudah bisa menjadi bukti bahwa tanggung jawab kepada rakyat telah ditunaikan?

Apakah pantas menerima gaji dan tunjangan penuh ketika kewajiban pekerjaan justru diabaikan?

Dan yang paling penting:

Siapa yang bertanggung jawab ketika waktu kerja yang dibayar dengan uang rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi?

Tentu, tidak semua aktivitas di luar meja kantor merupakan pelanggaran. Ada tugas lapangan, koordinasi, perjalanan dinas, dan kegiatan resmi lainnya. Yang menjadi persoalan adalah aktivitas pribadi yang tidak memiliki dasar kedinasan dan mengabaikan kewajiban pekerjaan.

PENUTUP: RAKYAT BERHAK MENDAPATKAN PERTANGGUNGJAWABAN

Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas untuk menikmati kenyamanan.

Gaji adalah hak pegawai, tetapi pelaksanaan kewajiban adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.

Jangan sampai pemerintah begitu tegas menuntut masyarakat membayar pajak, retribusi, dan berbagai kewajiban lainnya, tetapi justru lalai mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk membiayai aparatur.

Kita tidak sedang menuntut pegawai pemerintah bekerja tanpa istirahat. Kita sedang menuntut agar waktu kerja digunakan sesuai tanggung jawab, hak pegawai dihormati, dan pelayanan publik tidak dikorbankan demi kepentingan pribadi.

Sebab uang rakyat bukan uang tanpa pemilik. Di dalamnya ada keringat buruh, perjuangan pedagang kecil, penghasilan petani, dan pajak dari masyarakat yang setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jangan korupsi uang rakyat. Jangan pula korupsi waktu yang dibeli dengan uang rakyat.

Karena ketika waktu kerja disalahgunakan, sesungguhnya rakyat sedang membayar sesuatu yang tidak mereka terima.

GAJI DIBAYAR OLEH RAKYAT. WAKTU KERJA ADALAH AMANAH. HASIL KERJA ADALAH PERTANGGUNGJAWABAN.

Rakyat tidak membutuhkan sekadar pegawai yang hadir. Rakyat membutuhkan aparatur yang benar-benar bekerja.

— Catatan Jurnalistik: "JANGAN CUMA ABSEN! SAATNYA KERJA, BERKARYA, DAN BERDAMPAK!".