RASIONALMEDIA.ID -- Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan China sudah seharusnya tidak mempunyai kedaulatan perairan di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Natuna karena tidak punya konflik perairan, dan tidak punya tumpang tindih perairan. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi pelanggaran kapal-kapal China, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
"China itu dulu pernah punya konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan di Laut China Selatan itu sudah diatur di South Chine Sea (SCS) tribunal namanya pada tahun 2016, " ujar Mahfud seperti dikutip Antara.

Berdasarkan aturan SCS Tribunal China tidak punya hak atas seluruh perairan yang sempat menjadi konflik dengan beberapa negara tersebut.

Senada dengan Mahfud, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui dasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Sehingga, berdasarkan UNCLOS 1982 China tidak punya hak atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982, " tegas Retno.

Indonesia juga tidak pernah akan mengakui nine dash-line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.
sumber artikel terkait : antaranews.com